MOSKOW, iNews.id - Pemerintah Rusia menegaskan tak melanggar sanksi PBB terkait kerja sama dengan Korea Utara (Korut). Meski demikian, Moskow menentang sanksi terbaru yang dijatuhkan terhadap Korut.
“Rusia, sebagai anggota komunitas dunia yang bertanggung jawab, secara ketat mematuhi kewajiban internasionalnya terhadap Pyongyang melalui Dewan Keamanan PBB. Pada saat yang sama, kami dengan tegas menentang pemberlakuan pembatasan baru,” kata Duta Besar Rusia, Oleg Burmistrov, kepada kantor berita RIA, Minggu (15/10/2023).
Dia menyerang balik dengan menyebut AS sebagai biang kerok dari ketidakstabilan di Semenanjung Korea. Menurut Burmistrov, risiko perang nuklir di Semenanjung Korea meningkat tajam dengan kehadiran AS.
“Retorika para pejabat Korea Utara mengenai hipotesis ‘konflik nuklir’ dengan jelas menggambarkan peningkatan tajam risiko yang dipicu oleh Amerika Serikat dengan membawa aset-aset strategis ke semenanjung tersebut,” kata Burmistrov, seperti dilaporkan kembali Reuters.
Amerika Serikat pada Jumat lalu menuduh Korut mengirim senjata ke Rusia. Disebutkan, pengiriman tersebut merupakan perkembangan yang meresahkan serta meningkatkan kekhawatiran perluasan hubungan militer kedua negara.
Pemimpin Korut Kim Jong Un berkunjung ke Rusia bulan lalu untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Pertemuan itu membahas masalah militer, perang di Ukraina, serta kemungkinan bantuan Rusia untuk program satelit mata-mata Korut.
Korut dijatuhi sanksi PBB karena program nuklir dan rudal balistiknya sejak 2006. Namun Dewan Keamanan PBB menemui jalan buntu karena China dan Rusia mendorong sanksi tersebut dilonggarkan guna meyakinkan Korut agar mau kembali ke meja perundingan.