MOSKOW, iNews.id - Rusia menentang rencana Turki untuk membangun pangkalan militer di Siprus Utara. Menurut Moskow, tindakan semacam itu dapat meningkatkan risiko konflik di kawasan Mediterania Timur.
"Kami memantau dengan seksama perkembangan di Mediterania Timur—ini adalah wilayah penting, terutama dalam hal memastikan keamanan. Kami menentang militerisasi dan tindakan apa pun yang dapat menyebabkan peningkatan potensi konflik," kata Direktur Departemen Eropa IV Kementerian Luar Negeri Rusia, Yuri Pilipson, kepada Sputnik, Kamis (15/8/2024).
Dia menuturkan, Rusia berupaya membantu menemukan solusi yang seimbang untuk masalah Siprus. Karena itu, Moskow menekankan perlunya solusi yang komprehensif, layak, dan adil untuk masalah tersebut dalam kerangka hukum internasional yang disepakati yang ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB.
"Dengan pertimbangan wajib atas kepentingan dan kekhawatiran yang sah dari kedua komunitas (Siprus dan Siprus Utara)," kata Pilipson.
Bulan lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan rencananya untuk membangun pangkalan angkatan laut dan fasilitas militer lainnya di Siprus Utara.
Siprus secara de facto terbagi menjadi wilayah Yunani (Republik Siprus) dan wilayah Turki (Siprus Utara) sejak 1974. Siprus Utara dideklarasikan pada 1983 dengan dukungan Ankara.
Negosiasi mengenai reunifikasi Siprus telah berlangsung selama empat dekade. Putaran perundingan terakhir, di Kota Crans-Montana, Swiss, pada Juli 2017, berakhir dengan kegagalan.