“Sekolah-sekolah Republik (Prancis) dibangun di atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sangat kuat, terutama sekularisme. Saya telah memutuskan bahwa penggunaan abaya di sekolah tidak lagi diperbolehkan,” kata Menteri Pendidikan Perancis Gabriel Attal kepada televisi TF1 pada Minggu (27/8/2023).
Larangan tersebut telah memicu perdebatan publik yang memanas di seluruh spektrum politik dan sosial di Prancis mengenai nilai-nilai sekuler yang dijunjung tinggi oleh negara tersebut, serta sejauh mana nilai-nilai tersebut dapat melanggar kebebasan sipil.
Sikap Uni Eropa yang tak berkutik dengan kebijakan kontroversial Prancis kali ini, bertolak belakang dengan reaksi yang ditunjukkan organisasi supranasional itu tatkala mendapati salah satu negaranya, Hongaria, mengesahkan undang-undang anti-LGBT pada Juni 2021.
Pada waktu itu, para pemimpin Eropa mengecam PM Hongaria, Viktor Orban, karena meloloskan legislasi tersebut. Alasannya, UU itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Uni Eropa. Bahkan, beberapa eksekutif pemerintah seperti PM Belanda Mark Rutte meminta Hongaria untuk hengkang dari Uni Eropa gara-gara kebijakan Budapest tersebut.
Tak cukup sampai di situ, Uni Eropa juga menggugat UU anti-LGBT Hongaria itu ke Mahkamah Hukum Uni Eropa. Tak pelak, hal itu menuai protes dari Budapest.