“Penutupan perbatasan dan pelecehan serta penangkapan pendukung oposisi telah membuka jalan bagi perpanjangan 43 tahun pemerintahan Obiang,” katanya.
Dalam pernyataan terpisah, Amerika Serikat dan Uni Eropa menyerukan pemilihan yang bebas dan adil di Guinea Khatulistiwa. Mereka juga menyuarakan keprihatinan atas laporan pelecehan dan intimidasi terhadap kelompok oposisi dan masyarakat sipil setempat.
Namun, Pemerintah Guinea Khatulistiwa menolak laporan tersebut, menyebut AS dan Uni Eropa telah ikut campur dalam proses pemilu negara itu.
Guinea Khatulistiwa hanya memiliki dua presiden sejak meraih kemerdekaan dari Spanyol pada 1968. Obiang menggulingkan pamannya, Francisco Macias Nguema, dalam kudeta pada 1979.