Sebenarnya peran raja di Malaysia hanya seremonial, namun krisis politik yang terjadi di Negeri Jiran sejak 2018 memaksa sang pemimpin monarki bermain lebih dalam.
Raja memainkan peran aktif dengan memilih 3 perdana menteri terakhir di Malaysia.
UU federal Malaysia hanya memberi raja sedikit kekuasaan diskresi. Padaa bagian-bagian tertentu raja diharuskan bertindak berdasarkan nasihat perdana menteri dan kabinet.
Hal ini memungkinkan raja Malaysia menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya memiliki suara dukungan mayoritas di parlemen. Hak tersebut tidak pernah digunakan sampai 2020 lantaran dinamika politik Malaysia saat itu berlangsung dinamis.