"Bolehkah saya menonton Titanic sebelum saya bercerai," ujar warganet lainnya.
Namun ada pula yang setuju dengan kebijakan tersebut.
"Ini ide bagus. Mencegah lebih baik ketimbang mengobati," kata seorang warganet.
Pengadilan Damaskus mengklaim 31 persen kasus yang mereka tangani merupakan perkara perceraian. Jumlah itu meningkat 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah kasus perceraian secara legal ini salah satunya disebabkan kealpaan pasangan. Dalam beberapa kasus, suami atau istri tak mengetahui kondisi pasangannya dalam konflik, masih hidup atau tewas.
Perkara perceraian di Suriah mengalami pergeseran setelah pemerintah mengizinkan istri mengajukan gugatan perkawinan ke pengadilan.
Seorang hakim tinggi di Pengadilan Damaskus, Mahmoud Al Maarawi, berkata bahwa sejak pemberlakuan aturan itu pada akhir 2017, 70 persem perempuan di daerahnya menggunakan hak tersebut.
Al Maarawi sebelumnya berkata kepada koran yang dikelola partai penguasa, Partai Baath, bahwa perang Suriah memunculkan penyebab perceraian yang belum pernah ada sebelumnya.
Faktor terbesar kasus perpisahan suami-istri di negara itu saat ini adalah kesulitan finansial rumah tangga akibat perang.