KUALA LUMPUR, iNews.id - Perseturuan Mahathir Mohamad dengan Anwar Ibrahim tampaknya makin meruncing. Mahathir kembali mengaitkan pembatalan aksi Proklamasi Melayu bulan ini dengan kebijakan pemerintahan Anwar Ibrahim yang dianggap seperti diktator.
Dalam tuduhan terbaru, Mahathir menyebut pemerintahan Anwar melanggar Konstitusi Federal Malaysia karena menghentikan acara tersebut.
Mahathir sedianya menghadiri unjuk rasa Proklamasi Melayu pada Minggu (19/3/2023), namun penyelenggara terpaksa membatalkan acara karena tidak mendapat tempat. Dua venue yang sudah dipesan untuk acara itu membatalkan secara tiba-tiba.
Di acara tersebut akan diumumkan 12 butir Proklamasi Melayu, di antaranya di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mayoritas masyarakat Melayu kehilangan kekuasaan.
Dalam posting-an di Facebook, Senin (27/3/2023), Mahathir mengatakan isi proklamasi tersebut tak sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi Malaysia serta Partai Organiasi Nasional Melayu Beratu (UMNO), partai yang juga bagian dari koalisi pemerintahan Anwar.
“Terhalangnya peluncuran (proklamasi) ini berarti pemerintah Anwar menolak Konstitusi Federal dan Konstitusi UMNO. Ketika pemerintah mencegah pihak lain untuk mengumumkan proklamasi, itu mengkhianati janji dalam Konstitusi negara,” kata Mahathir, dikutip dari The Straits Times.
Menurut pria 97 tahun itu, orang Melayu telah kehilangan segalanya setelah dia mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada 2020. Saat itu Mahathir masih bekerja sama dengan Anwar di bawah koalisi Pakatan Harapan.