Seorang juru bicara militer Myanmar tidak menjawab telepon wartawan saat dimintai komentar.
Pada Minggu (21/3/2021) lalu, kelompok masyarakat sipil yang berbasis di Rakhine juga menuntut junta militer menghentikan kudeta dan menerima sistem demokrasi federal, yakni berdasarkan pemerintahan sendiri yang diinginkan oleh rakyat Myanmar.