Musk menilai RUU tersebut hanya akan memperburuk kondisi fiskal AS, menambah utang negara, serta memperbesar beban finansial rakyat. Kekecewaan itu mendorongnya mendirikan Partai Amerika sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Partai Republik dan Demokrat.
"Saya tidak bisa mendukung kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan memperkaya elite," ujar Musk, dalam pengumuman resminya pada Sabtu lalu.
Ketegangan ini semakin meningkat setelah Musk keluar dari pemerintahan Trump, di mana ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Usai pengunduran dirinya pada Maret lalu, keduanya kerap saling sindir di media sosial maupun dalam wawancara publik.
Trump bahkan menyerang balik dengan menyebut perusahaan-perusahaan Musk, seperti Tesla dan SpaceX, bisa bangkrut jika tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
"Tanpa subsidi, dia bisa pulang ke Afrika Selatan," kata Trump, sembari mengancam akan mengurangi kerja sama pemerintah dengan perusahaan-perusahaan milik Musk.
Langkah Elon Musk mendirikan partai baru disebut sejumlah analis sebagai upaya untuk mengisi kekosongan aspirasi publik di luar dua partai besar. Namun, banyak pula yang memandang bahwa inisiatif tersebut berpotensi memecah suara, terutama dari kalangan independen dan konservatif, yang justru bisa menguntungkan Partai Demokrat dalam Pilpres 2028.