PBB didirikan pada akhir Perang Dunia II oleh kekuatan sekutu yang menang dalam perang. Semuanya mendapat kursi permanen di DK. Total anggota DK ada 15 negara, 10 lainnya merupakananggota tidak tetap yang dipilih secara bergantian.
Saat berkunjung ke Afrika pada 2021, Erdogan menyebut pengaturan itu sebagai tidak adil dan lawas karena hanya segelintir negara mendominasi dunia.
Saat itu Presiden Rusia Vladimir Putin menolak gagasan itu dengan mengatakan jika hak veto dihapus PBB akan mati pada hari yang sama. Organisasi perdamaian pun berubah kembali menjadi Liga Bangsa-Bangsa, yang tidak berdaya.
Namun, usul Erdogan saat ini mendapat dukungan dari AS. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan, pengaturan DK merupakan status quo yang tidak berkelanjutan dan ketinggalan zaman.
Presiden AS Joe Biden juga mengusulkan anggota DK diperluas serta membatasi hak veto hanya bisa diberikan untuk merespons kondisi yang langka dan luar biasa. AS telah menggunakan hak vetonya lebih dari 80 kali, terutama untuk membela Israel.