NEW DELHI, iNews.id - Twitter mengkhawatirkan keselamatan karyawannya di India, setelah menolak permintaan pemerintah untuk memblokir 1.178 akun terkait demonstrasipetani.
Sebelumnya, Kementerian Informasi dan Teknologi India meminta Twitter menghapus 1.178 akun yang diduga terkait dengan gerakan separatis Sikh Khalistan. Akun-akun itu dituduh menyebar propaganda dan informasi sesat terkait unjuk rasa petani sejak November 2020.
Twitter menolak permintaan itu dan menghubungi pemerintah India untuk melakukan dialog. Namun India mengancam karyawan Twitter dengan denda, bahkan hukuman penjara hingga 7 tahun jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan.
“Keselamatan karyawan adalah prioritas utama kami di Twitter. Kami terus aktif terlibat dengan pemerintah India dan telah menghubungi Yang Mulia Perdana Menteri, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi, untuk dialog formal,” ujar seorang juru bicara Twitter, dikutip dari The Guardian, Rabu (10/2/2021).
Twitter menegaskan, prioritas perusahaan sebagai penyedia platform media sosial adalah memastikan pertukaran informasi yang terbuka dan bebas. Perusahaan berkomitmen untuk berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental yang melindungi ruang publik.