Dia menambahkan, sebanyak 107 anggota parlemen dari kubu oposisi bersatu mendesak pengunduran diri Muhyiddin karena melanggar Konstitusi serta perintah Raja. Anwar juga menuduh Muhyiddin menghalangi tugas anggota parlemen.
Mahathir Mohamad juga menyampaikan pernyataan senada, mendesak Muhyiddin segera meninggalkan jabatannya.
"Hanya melalui cara ini, gejolak politik yang berkepanjangan dapat berakhir sehingga fokus bisa diberikan sepenuhnya pada upaya menyelesaikan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi negara sejak 17 bulan lalu," kata Mahathir.
Malaysia berada dalam gejolak politik sejak pengunduran diri tak terduga Mahathir tahun lalu. Muhyiddin pun mengisi kekosongan pemerintahan dan berkuasa sejak Maret 2020. Pemerintahannya dilanda gonjang-ganjing sejak awal Januari 2021 terkait penanganan wabah Covid-19.
Seruan baru untuk mengundurkan diri datang pekan lalu setelah Raja Malaysia Sultan Abdullah menyampaikan teguran terkait pencabutan peraturan pemerintah yang dikeluarkan di bawah aturan keadaan darurat sejak Januari lalu. Pencabutan itu dikeluarkan pemerintahan Muhyiddin tanpa persetujuan Raja.
Setelah itu Sultan Abdullah meminta agar pencabutan peraturan terakait pananganan pandemi itu dibahas di parlemen. Lagi-lagi perintaan itu ditolak pemerintah dengan alasan tidak perlu.
Setelah itu pemerintah menunda sidang parlemen sehingga membuat nasib pembahasan soal pencabutan peraturan keadaan darurat tidak jelas.