Berdasarkan situs badan anti-korupsi Malaysia ini, baru sekitar 80 persen menteri dan para pejabat terkait yang melaporkan kekayaan mereka, sebagai bagian dari janji pemerintahan baru, Pakatan Harapan, untuk membasmi korupsi.
Dalam pemerintahan sebelumnya, selama 61 tahun, laporan kekayaan hanya diajukan oleh menteri kabinet dan juga perdana menteri kepada badan antikorupsi secara tertutup.
Namun, upaya badan antikorupsi ini mengundang reaksi berbeda karena situs hanya membuat pendapatan bulanan para pejabat dan tidak mencakup semua aset seperti yang dijanjikan.
Salah satu lembaga swadaya masyarakat di Malaysia, Centre to Combat Corruption and Croynism (C4), selama beberapa tahun mengkampanyekan agar para pejabat publik mendeklarasikan aset mereka.
Direktur C4 Cynthia Gabriel menyatakan rasa kecewa dan marah atas situs itu.
"Kami kecewa karena tampaknya kerajaan (pemerintah) Pakatan Harapan tidak serius memenuhi tanggung jawab dan janji kepada rakyat bahwa mereka akan melaporkan aset sebelum periode masa kerja dimulai," kata Cynthia, kepada BBC.