JAKARTA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) berencana membangun lokasi wisata kuliner di kawasan Muara Karang, tepatnya di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Penjaringan, Jakarta Utara. Rencana itu menuai protes dari Fraksi PDIP karena dinilai mengubah fungsi utama lahan tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, lahan di bantaran Kali (Sungai) Krendang itu sudah direncanakan gubernur DKI Jakarta terdahulu, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Dia menyayangkan, rencana RTH itu justru diubah menjadi fungsi lain.
“Zamannya Pak Ahok, (kawasan itu) direlokasi untuk jadi RTH sebagaimana peruntukannya. Memang peruntukannya RTH itu,” ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Pada 2017, Ahok memang menggusur ratusan pedagang tanaman di kawasan itu untuk pembebasan lahan. Namun, rencana pembangunan RTH belum berhasil digarap lantaran pada waktu itu Ahok sudah lengser dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Ya taman. Tapi belum sempat. Karena yang bebasin Pak Ahok itu. Direlokasi sebelumnya pedagang-pedagang bunga, tanaman-tanaman itu,” ucap Gembong.