JAKARTA, iNews.id – Dorongan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) terus bergulir. Namun, hingga kini sistem pembatasan kendaraan berbasis jalan berbayar itu belum juga diterapkan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beralasan pemprov lebih memilih mengembangkan moda transportasi massal daripada terburu-buru menerapkan ERP di Ibu Kota.
“Kita lebih penting bangun transportasi umum daripada ERP-nya,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Menurut dia, Jakarta lebih membutuhkan moda transportasi yang saling terintegrasi dalam mendorong masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.
“Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak. Kan di situlah inti dari kebijakan kita," tutur dia.
Sebelumnya Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan meminta Pemprov DKI segera menerapkan sistem ERP di Ibu Kota. Dia menilai ERP lebih efektif dibanding sistem perluasan ganjil genap yang baru saja diperpanjang Anies.