JAKARTA, iNews.id - Rencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di DKI Jakarta masih berjalan lamban. Untuk itu, kebijakan ganjil-genap diusulkan untuk diperpanjang hingga tahun depan.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengakui, proyek ERP sedang disiapkan dan paling cepat diberlakukan akhir 2019. Dengan begitu, perlu ada kebijakan temporer untuk mengatasi kemacetan ibu kota.
"Ganjil genap kan tidak bisa lama-lama. Dulu saya bilang seperti obat generik paling lama 1 tahun. Kita siapkan jangan sampai ada kekosongan kebijakan, nanti kondisinya semrawut lagi," kata Bambang di Jakarta, Senin (12/11/2018).
Saat ini, kebijakan ganjil-genap akan berlaku hingga Desember 2018. Dia mengatakan, BPTJ akan mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memperpanjang kebijakan tersebut.
"Kita lagi evaluasi terus, saya nanti kasih masukan ke Pak Gubernur kira-kira setelah Desember kebijakannya apa. Saya sarannya sih kalau bisa (ganjil genap) diperpanjang terus," ujar dia.