Penyusunan program juga harus disesuaikan dengan program strategis nasional. Bahkan menurutnya masih ada program dari gubernur sebelumnya yang layak untuk dilanjutkan. Kedua, Anies-Sandi tak bisa langsung merombak jajaran birokrasi sampai enam bulan setelah dilantik. Jika mendesak, rotasi harus seizin Menteri Dalam Negeri. Ketiga, Anies-Sandi harus bisa berdiri di semua kelompok masyarakat, segala ras, dan agama. “Termasuk baik dulu yang mendukungnya maupun yang tidak,” kata mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Trubus Rahardiansyah mengatakan, dengan kebijakan populis dan mempersatukan kepentingan masyarakat, janji-janji Anies-Sandi akan mu dah diwujudkan. Guna menelurkan kebijakan populis itu, Anies-Sandi harus terjun langsung ke masyarakat lapisan bawah. “Kalau mau ya harus seperti itu. Kalau dia tidak mau turun dan hanya berkoar-koar di Balai Kota, sulit,” ungkapnya.
Untuk mendukung program-programnya, menurut Trubus, Anies-Sandi mesti bisa membangun suasana kondusif di jajarannya dan DPRD mengingat fraksi pendukungnya di Dewan hanya dua partai, yakni PKS dan Gerindra. Segala program kegiatan yang disusun dan dibahas di DPRD juga harus didukung dengan pendapatan dan biaya lainnya agar dapat terlaksana. Misalnya janji DP 0% atau 0 rupiah jika tetap dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 mengakibatkan kegiatan lain bakal tersingkir.
“DP 0 rupiah rumah tidak bisa masuk pada anggaran 2018 karena anggarannya besar. Ini harus diatasi, kalau tidak program itu hanya jadi slogan saja,” ungkapnya.
Harapan serupa disampaikan pengamat perkotaan Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna. Dia menilai tugas utama yang harus dilakukan Anies-Sandi memang mempersatukan warga DKI Jakarta yang masih susah move on pascapilkada beberapa waktu lalu. Dia pun berharap Anies-Sandi bisa menjalin hubungan harmonis dengan rekan kerja DPRD agar program yang mereka kampanyekan sebelumnya bisa terealisasi.