JAKARTA, iNews.id – DPRD DKI Jakarta tampaknya masih butuh waktu untuk mempertimbangkan besaran tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Rp1.000 per kilometer seperti yang dicetuskan Gubernur Anies Baswedan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, menilai harga tersebut bakal sulit diterima masyarakat banyak.
“Sekarang, kalau dari Lebak Bulus ke Bundaran HI 13 stasiun, berarti Rp13.000 (kalau jarak antarstasiun 1 km). Kira-kira orang mau enggak? Ini jadi pertimbangan juga,” kata Taufik di Jakarta, Jumat (22/3/2019).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, Gubernur Anies harus lebih sering berdiskusi dengan anggota DPRD DKI Jakarta, terutama dengan anggota Komisi C dan Komisi B yang menangani besaran tarif kereta Ratangga MRT. “Kalau mau gitu, mesti banyak diskusinya. Kenapa mesti Rp1.000, kok enggak Rp2.000 atau Rp500? Kenapa misalnya enggak Rp5.000, sampe kemana aja?” tuturnya.
Taufik memastikan, tarif untuk MRT akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI yang digelar pada Senin (25/3/2019) nanti. Pada rapat tersebut, anggota Komisi B dan Komisi C bakal memparkan hasil kajian mereka sebelum kesepakatan mengenai besaran ongkos MRT diketok oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
“Insya Allah minggu depan kayaknya selesai. Karena hari Senin kami rapimgab hasil bahasan Komisi B dan C, karena di situ menyangkut tarif,” ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menjelaskan, dari penghitungan yang diserahkan ke DPRD DKI Jakarta untuk rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Lebak Bulus akan dikenakan tarif Rp 1000 per kilometer, dengan perkiraan jarak 1 kilometer setiap stasiun. “Tapi secara umum, rata-rata sekitar kurang lebih Rp.1.000 per kilometer,” ucap Anies.