Anies menambahkan dasar pembuatan kebijakan itu mempertimbangkan luas minimal lahan dan bangunan untuk rumah sederhana sehat yaitu seluas 60 meter persegi untuk tanah dan 36 meter persegi untuk bangunan.
"Hal ini karena 36 meter persegi itu kebutuhan hidup manusia, karena perlu tempat untuk hidup. Lalu yang digunakan angka minimal 36 meter persegi, begitu juga dengan tanah. Dasar ini merujuk kepada Permen PUPR yang di situ telah menata tentang standar minimal kebutuhan hidup (hunian)," kata Anies
"Jadi sekitar Rp2,7 triliun total pajak dari hunian yang biasa diterima pemerintah sebelum adanya kebijakan ini, bisa disimpan oleh warga untuk kepentingan ekonomi mereka," tuturnya.