“Secara bertahap, permasalahan akan kami pecahkan. Tentunya hal ini membutuhkan kerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Depok, khususnya terkait dengan pengaturan kembali rute angkutan perkotaan,” ucap Bambang.
Dia menjelaskan, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan agar seluruh bus AKAP masuk ke Terminal Jatijajar paling lambat sampai dengan akhir Oktober ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Jatijajar menjadi salah satu terminal bus tipe A yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. BPTJ memproyeksikan Terminal Jatijajar sebagai salah satu terminal yang akan dikembangkan dengan konsep transit oriented development (TOD), selain Terminal Baranangsiang (Bogor), Poris Plawad (Tangerang), dan Pondok Cabe (Tangerang Selatan).
“Konsep TOD ini nanti diharapkan menjadi salah satu solusi atasi kemacetan lalu lintas di Jabodetabek,” kata Bambang.
Dia menuturkan, TOD memang didesain untuk menciptakan ruang kota yang berorientasi pada pengguna transportasi publik. Pengembangan TOD merupakan pembangunan kawasan berbasis transportasi umum massal yang meliputi struktur ruang, pusat area komersial, area hunian serta area sekunder.