"Tidak tertampungnya dari SD ke SMP negeri, belum sebanding dengan anggaran negara yang diatur di Undang-Undang bahwa minimum 20 persen dana pendidikan," katanya.
Senada dengan hal tersebut, caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Budy Tjoanda mengatakan, penyebab adanya siswa putus sekolah di Tangsel yakni selain faktor kemiskinan juga karena banyaknya lulusan SD negeri yang tidak tertampung di SMP negeri.
"Nah yang menjadi pernyataan, mereka putus sekolah karena tidak masuk sekolah negeri (SMP). Karena ketersediaan sekolah negeri itu sangat minim," katanya.
Selain itu kata Budy, adanya oknum-oknum yang melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti pungutan biaya masuk sekolah negeri juga menjadi masalah yang serius.
"Setelah mereka lulus SMP mau ke SMA negeri itu kesulitan, padahal nem mereka memenuhi persyaraatan. Kenapa? Karena khusus di Tangsel masih ada oknum-oknum bermain KKN. Untuk masuk ke sekolah negeri dia bayar Rp15-20 juta. Inilah keprihatinan saya. Jika masuk, ini akan saya perjuangkan dan perbaiki," ucapnya.