Sebab, Kementerian Perhubungan dinilai tidak tegas dan tidak responsif hingga membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontra produktif, yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15 persen.
Massa membawa sejumlah tuntutan. Pertama, negara perlu menghadirkan Undang-Undang Transportasi Online. Kemudian, pembagian keuntungan yakni untuk driver 90 persen dan aplikator 10 persen.
Pemerintah juga diminta membuat peraturan tarif antar barang dan makanan. Tuntutan selanjutnya yakni audit investigatif aplikator.
Tuntutan lain yakni penghapusan promo-promo di aplikasi yang dinilai merugikan driver ojol.