Di sisi lain, pihaknya tetap mengapresiasi langkah Pansus angket Haji DPR RI yang mau mengonfirmasi ke Kantor Kemenag Kabupaten Bogor sebagai tingkatan terbawah di Kemenag RI untuk menelurusi tambahan kuota haji.
"Jadi secara umum saya dengan kehadiran Pansus ke sini untuk klarifikasi tabayun melihat data itu memang dalam rangka tugas dari mereka, dan saya menerima itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Pansus Angket Haji DPR RI melakukan sidak ke Kantor Pusat Layanan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Didapati, adanya dugaan tidak meratanya distribusi kuota tambahan haji tahun 2024 di daerah.
Ketua Pansus Nusron Wahid mengatakan sidak ini dilakukan karena Kantor Kementerian Agama di daerah merupakan ujung tombak dari pelayanan haji masyarakat. Dimana, petugas Kementerian Agama di daerah juga memiliki kewenangan untuk menginput data, memverifikasi data dan lainnya.
"Kami datang ke sini untuk mengecek kesesuaian data jamaah haji tambahan dengan jamaah haji yang tidak tambahan. Terus kita lacak apakah kuota yang tambahan itu yang berangkat sudah sesuai degan nomor urut porsi atau belum, sudah sesuai dengan orang lansia bener atau tidak, sesuai penggabungan mahrom apa tidak sebagaimana pengaturan dan ketentuan yang disusun pak Menag dan dirjen haji dan umrah," kata Nusron kepada wartawan di lokasi.