“Menpora enggak bisa ngerjain stadion gelanggang sepak bola atau kolam renang. Ya menteri PUPR yang punya ahli kontruksi, ahli arsitek. Hasilnya apa? Ya kolam renang jadi keren, SUGBK jadi keren, karena dikerjakan ahlinya, yakni (Kementerian) PUPR,” tuturnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta tidak memberikan izin pembangunan Stadion BMW kepada Jakpro lantaran adanya sisa dana anggaran mengendap yang tidak bisa dikembalikan BUMD itu ke kas daerah. Jika memang itu yang menjadi ganjalannya, kata Ratiyono, para legislatif seharusnya mengubah sistem yang membuat para BUMD tak bisa leluasa memanfaatkan anggaran. Bukan malah menghukum Jakpro dengan tidak memberikannya restu untuk melakukan pembangunan stadion yang memakan dana Rp4,5 triliun itu.
“Jadi, kalau ada sesuatu yang belum pas, perbaiki sistemnya. Jangan kemudian orang yang sudah dapat pengalaman kemudian tidak diberi appreciate, penghargaan, untuk mengerjakan sesuatu demi kepentingan nasional, kepentingan DKI, demi kemajuan olahraga, juga kemajuan sepak bola,” ucapnya.