Tak hanya itu, Taufik mengatakan tidak ada masalah terkait penyaluran bansos di DKI Jakarta.
"Saya kira gak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda," katanya.
Diketahui, dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5), Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Pemprov DKI yang awalnya berjanji akan meng-cover 1,1 juta warganya, ternyata tidak memiliki anggaran yang cukup. Ada permintaan ke pemerintah pusat untung menanggung 1,1 juta warga tersebut.
“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” kata Ani.
Meski demikian, Ani tidak merinci penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan ini. Namun yang pasti, anggaran ini akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan sosial mencapai Rp110 triliun.