Meski demikian, Komisi E akan membawa usulan penambahan 100 sekolah itu ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta untuk diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD 2027.
Menurut Ghozi, perluasan program SSG juga membutuhkan penyesuaian aturan, baik peraturan gubernur (Pergub) maupun keputusan gubernur (Kepgub). Hal ini diperlukan karena pengusulan sekolah peserta program harus dilakukan sebelum April.
Karena itu, regulasi yang berlaku perlu diperbarui agar penambahan sekolah dapat diproses sesuai jadwal dan diterapkan pada tahun ajaran 2027.
"Setidaknya Komisi E sebagai alat kelengkapan dewan yang membahas tentang pendidikan, ini menjadi satu rekomendasinya dan berpihak kepada masyarakat agar sekolah swasta gratis itu bisa diperjuangkan dan ditambah menjadi 203," katanya.