Heru menyebut pihaknya tidak bisa dan tidak dibolehkan membatasi perpindahan penduduk. Dia hanya meminta jajaran Pemprov DKI hingga tingkat terbawah yakni RW dan RT untuk memonitor hal ini.
Pasalnya, perpindahan yang akhirnya menyebabkan penambahan penduduk juga akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran daerah.
"Saya katakan, kita tidak bisa berikan batasan, harus kita terima. Saya tidak komentar banyak masalah ini, nanti saya sampaikan masalah ini secara detail pada saat rapat pimpinan dengan jajaran TNI/Polri," ujarnya.