"Ini juga adik-adik tadi ngomong seperti itu, pak saya gak rela KJMU digunakan mereka yang punya kendaraan dan memanipulasi data. Jadi kemarin itu masih dalam proses," tutur Heru Budi.
Heru Budi meminta para mahasiswa untuk tetap belajar dengan baik pasalnya Pemprov DKI karena pihaknya berkomitmen untuk tetap membiayai di tengah proses cleansing data.
"Soal nanti ada yang dicabut KJMU nya karena tidak layak, ya kita lihat nanti di survei itu. Data nya belum ada, masih berproses. Dalam survei kalau ada teman-teman yang administrasi nya kurang pas nah itu nanti kita cek survei," kata Heru Budi Hartono.
Pemprov DKI Jakartaakan memastikan penggunaan Desil dan data pajak untuk memastikan seseorang berhak mendapatkan bantuan sosial pendidikan.
"Kita tetap menggunakan desil dan DTKS tetap, tapi kita cross check kembali kepada Bappenda. Khusus yang KJMU nya sudah dapat ya terus saja sampai selesai kuliahnya," ujarnya.