"Tapi apakah angka Rp502 triliun itu terus kuat kita pertahankan? kalau bisa Alhamdulilah artinya rakyat tidak terbebani, tapi kalau APBN tidak kuat bagaimana? Negara lain harga BBM sudah Rp17.000, Rp18.000, naik dua kali lipat semuanya ya memang harga keekonomian-nya seperti itu," tutur dia.
Jokowi menjelaskan pemerintah harus membelanjakan subsidi hingga Rp502 triliun untuk menahan harga BBM, khususnya BBM subsidi, agar tidak membebani daya beli masyarakat.
"Angka subsidi kita memang terlalu besar, cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun, karena kita harus menahan harga pertalite, gas, listrik, termasuk pertamax, gede sekali," ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin, dan Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata.