"Mudah-mudahan akan terselesaikan karena penlok (penetapan lokasi)-nya juga sudah kami tanda tangani. Dan ini melanjutkan program normalisasi yang sempat terhenti lama," lanjutnya.
Melalui proyek tersebut, Pramono berharap kapasitas Kali Ciliwung dalam menampung debit air saat curah hujan tinggi dapat meningkat sehingga risiko banjir akibat luapan sungai dapat ditekan. Selain Kali Ciliwung, Pemprov akan melanjutkan proyek normalisasi di Kali Krukut dan Kali Cakung Lama.
Pramono juga memastikan proses pembebasan lahan dilakukan tanpa melibatkan perantara. Pemprov bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah membuka posko pengaduan untuk membantu warga selama proses administrasi dan ganti rugi berlangsung.
"Sehingga masyarakat yang misalnya administrasinya ada yang kurang, kalau selama ini kan ada kemudian penghubung yang membantu, sekarang mereka secara langsung akan datang ke posko ini dan akan dibantu sepenuhnya oleh BPN maupun oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Sumber Daya Air," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum melaporkan, dari total 170 bangunan yang menjadi target di kawasan tersebut, sebanyak 62 rumah telah dibebaskan melalui mekanisme ganti rugi. Di Kelurahan Cawang, pembebasan lahan akan mencakup dua rukun tetangga (RT), yakni RT 15 dan RT 02.
"Dan target kami di 2026 untuk Cawang, Rawajati, dan Pangadegan kurang lebih sampai dengan akhir tahun ini adalah kurang lebih 2 kilometer," kata Ika.
Untuk mendukung proyek tersebut, Dinas SDA menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar bagi pembebasan lahan normalisasi sungai di Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama. Saat ini, penetapan lokasi telah terbit untuk empat kelurahan, sementara 10 lokasi lainnya masih dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah.