JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menilai usulan penggabungan Kota Bekasi dengan Provinsi DKI Jakarta perlu dipertimbangkan secara matang. Mulai dari proses dan dampak penggabungan tersebut.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengakui ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan suatu wilayah berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah (Pemda). Cara tersebut dengan pemekaran daerah atau otonomi daerah baru (DOB) dan penggabungan wilayah.
"Untuk menuju ke sana tidak semudah itu. Harus ada persetujuan dari DPR Kabupaten/Kota, Gubernurnya mau tidak?" ujar Bahtiar dalam perbincangan di Radio MNC Trijaya Network, Kamis (22/8/2019).
Menurutnya, dampak dari penggabungan Kota Bekasi dengan Provinsi DKI Jakarta harus dikaji lebih dalam. Sejauh mana tingkat efektivitas jika kedua wilayah itu digabungkan.
"Kalau Bekasi bergabung dengan Jakarta, kemacetan selesai tidak? Kan belum tentu. Lalu bagaimana dengan Depok, Banten?" ucapnya.
Dia mengakui penataan terhadap penyebaran penduduk perlu diperhatikan. "Memang harus ditata. Apakah jawabannya pengabungan kabupaten kota? Itu harus dikaji secara baik," ucapnya.