Sayangnya, banyak aset daerah yang status fisiknya tidak ditemukan. Ketika fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) ingin diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta, hal itu tak dapat dilakukan dan akhirnya aset tak terinventarisasi.
"Contoh, perumahan A harus menyerahkan fasos-fasum kepada negara dengan hitungan sekian. Tapi ini kadang-kadang sudah bertahun-tahun tidak juga diserahkan. Karena sudah terlalu lama, si pengembang sudah tidak ada di situ lagi. Bisa jadi perusahaannya sudah bangkrut atau ganti nama. Pada akhirnya, APBD tidak bisa masuk ke fasos-fasum yang belum diinventarisasi aset DKI," ujarnya.
Dia pun menyarankan agar pejabat pengganti harus memiliki keterampilan mengelola aset DKI Jakarta.