JAKARTA, iNews.id - Caleg DPRD Jakarta Dapil 3 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Michael Sianipar menilai perlu ada kompensasi yang jelas bagi masyarakat DKI Jakarta apabila ibu kota negara dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dia sampaikan dalam 'Diskusi Pemuda Menantang Caleg Vol. 1 Debat Caleg Muda: 'Seberapa Realistis Janji-Janjinya' di Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (15/12/2023).
"Warga Jakarta tidak dibicarakan soal IKN. Padahal yang paling terdampak adalah warga Jakarta. Kalau IKN dipindahkan, maka aset-aset pemerintah pusat harus diberikan kepada pemda agar dapat dikelola dengan baik. Berikan partisipasi terhadap masyarakat Jakarta," ujar Michael, Jumat (15/12/2023).
Meski berpindahnya IKN Nusantara merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun sebagai caleg DPRD DKI Jakarta, Michael meminta ada pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat Jakarta.
"Kita politisi lokal di Jakarta nasibnya hanya menerima keputusan pemerintah pusat dan DPR. Kita tidak ingin diam saja, berpindahnya ibu kota ke IKN jangan meninggalkan Jakarta begitu saja," katanya.
Michael juga melihat pentingnya pemerintah pusat mengantisipasi berbagai dampak ekonomi dan sosial apabila Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.
"Kalau sampai pindah, kompensasi harus jelas, bantuan pendanaan pusat, kalau ibu kota pindah maka pendapatan pajak Jakarta akan turun, sehingga APBD turun drastis, sehingga program BPJS, subsidi Transjakarta, KJP bagaimana. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat jadi turun. Suara warga Jakarta harus didengarkan saat dalam posisi transisi. Saya sebagai politisi Jakarta, agar dalam masa transisi ini harus melibatkan publik," ucapnya.