Sugeng mengakui pernah memutus perkara anak dari pejabat TNI senior yang memohon agar anaknya jangan dipecat. Namun, karena terbukti bersalah, sang anak itu tetap dipecat.
“Hakim militer dalam peradilan tidak harus tunduk kepada pimpinan, tapi kepada Tuhan. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh para pihak, termasuk pimpinan, selama proses penegakan hukum. Pimpinan juga tidak boleh memberikan sanksi kepada hakim militer jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan mereka,” kata Sugeng dikutip dari laman Komisi Yudisial.
Hakim Militer Utama ini tercatat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai hakim agung MA di DPR. Pada Kamis (23/1/2020) Komisi III DPR menggelar rapat pleno dan mengumumkan nama-nama calon hakim agung. Salah satunya, Sugeng.
Dalam mutasi kali ini, Panglima TNI juga menggantik Wakil KSAD Letjen TNI Tatang Sulaiman. Dia dimutasi sebagai Pati Mabes TNI dalam rangka pensiun. Asisten Operasi KSAD Mayjen TNI Moch Fachruddin selanjutnya dipromosikan sebagai Wakil KSAD.