JAKARTA, iNews.id - Tersendatnya normalisasi sungai di Jakarta dinilai karena persoalan sengketa dan mafia tanah dalam usaha pembebasan lahan untuk program mengatasi banjir. Persoalan mafia tanah menjadi pekerjaan rumah terberat Pemerintah Provinsi DKI dalam berbagai bidang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, yang terbaru masalah ini terjadi dalam pembelian lahan untuk program Rumah DP Rp0 saja yang kini ditangani KPK.
"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya juga mafia-mafia tanah," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Menurutnya, perlu kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polri untuk memberantas mafia tanah dan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik.
"Memang di Jakarta ini banyak sekali sengketa lahan dan mafia tanah," ucapnya.
Dia mendukung aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan persoalan ini. Apalagi masalah mafia tanah ini tidak hanya ada di DKI tapi juga di seluruh Indonesia.
"Yang disampaikan Pak Jokowi bahwa memerintahkan ke Kapolri Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah," katanya.