JAKARTA, iNews.id - Ombudsman memantau proses penanganan demonstran UU Omnibus Law Cipta Kerja di Polda Metro Jaya. Ombudsman juga mengonfirmasi dugaan maladministrasi dalam penanganan demonstran.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menduga ada maladministrasi terkait tidak diberikannya akses kepada para pengacara mendampingi tersangka kerusuhan aksi penolakan UU Cipta Kerja.
"Ombudsman Jakarta Raya juga akan mengonfirmasi kebenaran penahanan ribuan tahanan yang telah ditangkap Polda Metro Jaya tanpa penanganan protokol kesehatan memadai," ujar Teguh di Jakarta, Jumat (9/10/2020).
Dia menuturkan, polisi seharusnya lebih mengedepankan pre-emptive, pencegahan melalui pengumpulan data intelijen dalam menentukan tindakan dan persuasif dalam menghadapi demonstran.
Kedua pendekatan ini, kata dia sesuai tugas pokok Polri, selain memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum. Menurutnya, Polri juga bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sesuai Pasal 13 huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Maka sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta sebisa mungkin tidak menggunakan pendekatan hukum atau yang sifatnya represif kecuali bagi yang melakukan pelanggaran atau terdapat dugaan tindak pidana," ucapnya.