Polemik kembali mencuat setelah dipastikan acara tersebut jadi digelar Juni 2022. Sejumlah anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan.
Usulan penggunaan hak interpelasi ini kandas karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal anggota dalam pengajuan hak interpelasi tersebut. Usulan penggunaan hak interpelasi hanya didukung oleh 13 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI.
Sementara Anies beralasan, acara ini mesti digelar karena telah menjadi program yang ditetapkan oleh DPRD DKI. Anies menilai jika acara ini tidak dilaksanakan akan terjadi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).
Selain sesuai amanat undang-undang, Anies menilai pelaksanaan Formula E anggarannya sudah ada dalam APBD DKI Tahun 2019 dan disepakati bersama anggota DPRD DKI periode 2014-2019.
"Interpelasi ini menjadi aneh. Bayangkan, interpelasi program yang ditetapkan oleh DPRD dalam sidang-sidang DPRD dibahas di situ, disetujui bersama," kata Anies dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier.
Lokasi Balapan