JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan rekonsiliasi dengan menghitung ulang gaji aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan DKI Jakarta. Hal ini terjadi usai dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas hampir Rp15 triliun dan membuat APBD DKI Jakarta 2026 turun menjadi Rp79,06 triliun.
Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Setda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menuturkan, rekonsiliasi gaji pegawai dilakukan karena perhitungan gaji pegawai dinamis, seperti ada pengurangan karena pensiun atau penambahan pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Misalnya adalah saat sekarang ini kita melakukan rekonsiliasi dengan penghitungan gaji. Gaji-gaji kawan-kawan kita ASN maupun non-ASN. Kenapa? Kenapa kita lakukan rekonsiliasi? Karena setiap hari atau setiap bulan itu kan dinamis ya, ada yang pensiun, kemudian kemarin ada yang tambahan PPPK. Nah ini perlu kita dudukkan kembali, kita hitung ulang," ujar Eli saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
Eli menambahkan, akan ada evaluasi juga untuk anggaran perjalanan dinas ASN. Namun, evaluasi juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Perjalanan dinas tentu akan kita evaluasi. Sebenarnya kan gini, dilakukan evaluasinya itu seperti apa kawan-kawan semuanya. Kita lah, teman-teman OPD lah yang tahu sejauh mana sih perjalanan dinas itu nanti akan berdampak. Berdampaknya seperti apa, bisa dilihat dari sektor pertumbuhan ekonominya, dilihat dari sektor sosial budayanya, seperti itu sih," tuturnya.