"Ini adalah pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di Republik ini. Dan kalau ini berhasil, dan kemudian menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa dikopi di daerah-daerah lain," kata dia.
Pramono mengibaratkan penerbitan obligasi seperti seseorang yang tetap meminjam meski memiliki kemampuan finansial yang cukup. Dia menyebut, langkah tersebut justru dapat membuat kondisi keuangan menjadi lebih sehat.
"Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam tetapi tetap meminjam itu karena untuk membuat badannya lebih sehat. Demikian juga dengan Jakarta, walaupun ada pemotongan DBH (Dana Bagi Hasil), kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat," tuturnya.
Terkait besaran bunga obligasi, Pramono belum memerinci angka yang akan ditetapkan. Namun, dia menyatakan Jakarta memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi tersebut.
"Jakarta pasti sanggup dan Jakarta pasti dengan adanya obligasi ini dengan creative financing ini APBD-nya akan menjadi lebih berwarna, colorful, lebih sehat dan mudah-mudahan lebih membawa manfaat bagi masyarakat," ujar Pramono.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menuturkan, rencana penerbitan obligasi juga berkaitan dengan berakhirnya kewajiban pembayaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan lunas pada Oktober 2026. Dia memastikan Pemprov DKI memiliki rekam jejak pembayaran utang yang baik.
"Itulah sebabnya sebagai pengganti untuk 2027 nanti Pak Gub tadi sampaikan kita berencana untuk mengeluarkan obligasi. Jadi bagi investor jangan takut, kita selalu melunasi angsuran pinjaman kita secara tepat waktu," ujar Mike.