JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD sepakat mengucurkan dana bantuan partai politik sebesar Rp10,6 miliar. Anggaran yang diambil dari APBD 2018 itu naik dari sebelumnya Rp1.200 per suara menjadi Rp2.400 per suara.
“Memang peraturannya jika anggaran daerah cukup, maka besaran Rp1.200 itu bisa dilipatkan. Keluar anggarannya Rp2.400. Total Rp10,6 miliar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri, di Gedung DPRD DKI, Rabu (21/11/2018).
Menurut dia, pemberian bantuan kepada partai politik telah diatur oleh pasal 5 ayat 7 Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2018 yang berbunyi besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Saat ini Pemprov DKI masih menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri. “Kita bikin usulan Pak Gubernur, Pak Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah, bantuan untuk parpol itu,” ujar dia.
Nantinya apabila dana bantuan partai politik disetujui Mendagri sebesar Rp10,6 miliar, maka PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014 mendapat jatah Rp2,8 miliar karena mengantongi 1,2 juta suara di DPRD DKI. Kedua Gerindra mendapat Rp1,42 miliar karena mengantongi 592.000 suara.
Golkar mendapat Rp902,8 juta karena memperoleh 376.200 suara, PKB sebesar Rp624 juta karena memperoleh 260.200 suara. Hanura sebesar Rp856 juta karena mengantongi 357.000 suara, NasDem sebesar Rp494,6 juta karena memperoleh 206.100 suara. PAN sebesar Rp414,6 juta karena meraih 172.700 suara.
Lalu, Demokrat mendapatkan jatah Rp866,2 juta dengan 360.900 suara, PKS dialokasikan Rp1,018 miliar dari perolehan 424.400 suara dan terakhir PPP mendapat Rp1,084 miliar dari 452.200 suara.