Selain sektor pendidikan, dia menyoroti pembenahan infrastruktur jalan, pengendalian banjir dan pengelolaan sampah sebagai bidang yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi Jakarta.
Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mengalokasikan Rp3,64 triliun untuk pengendalian banjir dan Rp1,38 triliun untuk pengelolaan sampah. Selain itu, anggaran Rp300 miliar disiapkan untuk mendukung normalisasi sungai, termasuk pembebasan lahan serta penanganan Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama.
Program normalisasi sungai tersebut masih berjalan secara bertahap. Sebagian kegiatan masih berfokus pada pembebasan lahan sehingga proses normalisasi belum sepenuhnya rampung.
Sementara itu, Pemprov mengubah pendekatan pengelolaan sampah mulai 1 Agustus 2026, dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah. Pendekatan ini menekankan penguatan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
“Anggaran publik perlu dinilai dari manfaat yang dihasilkan dan bagaimana programnya menjawab kebutuhan warga. Selain fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, penanganan banjir, dan pengelolaan sampah juga penting bagi kehidupan sehari-hari serta aktivitas ekonomi Jakarta,” kata Ryan.
Dia menambahkan, fasilitas publik yang lebih baik dapat mendukung produktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas usaha. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha perlu terus dikembangkan, termasuk dalam mencari solusi pengelolaan sampah dan mendorong inovasi lingkungan yang layak secara ekonomi serta bertanggung jawab.