JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang keputusannya menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Pandemi Covid-19 jadi momok bagi keselamatan masyarakat.
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyoroti sikap pemerintah yang langsung mengambil keputusan untuk melanjutkan Pilkada 2020. Padahal, kata dia, saat itu PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah sama-sama meminta agar Pilkada ini ditunda terlebih dahulu.
"(Tapi) justru pemerintah mengambil keputusan untuk tetap kekeuh mengadakan Desember nanti, mohon perlu dipertimbangkan (untuk) ditinjau ulang," kata Busyro dalam diskusi virtual bertajuk 'Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita?', Rabu (30/9/2020).
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah, DPR dan juga penyelenggara pemilu untuk benar-benar mendengarkan permintaan dari pihaknya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang berharap pesta demokrasi ini bisa ditunda.
"Sembari meninjau ulang itu, InsyaAllah jika karena tekanan publik berbasis kekuatan moral, maka penundaan itu bisa menjadi skala prioritas recovery menangani dampak Covid ini," ujarnya.