JAKARTA, iNews.id – BUMN Kimia Farma sudah menunda rencana Vaksin Gotong Royong yang berbayar. Namun, polemik tersebut masih bergulir di masyarakat.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan kebijakan itu diambil guna merespons penilaian masyarakat soal pemerintah kurang gesit dalam mencapai target vaksinasi.
“Vaksin Gotong Royong waktu di awal adalah merespons kebijakan ini dibikin untuk merespons, karena ada persepsi kalau pemerintah akan kurang gesit, kurang cepat, dibandingkan dengan swasta. Di awal memang dibikin seperti itu,” kata Menkes merespons beragam kritik Komisi IX
DPR dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR, Selasa (13/7/2021).
Namun, Budi menegaskan Vaksin Gotong Royong tidak berkaitan dengan pemerintah. Hanya saja, koordinasinya melalui Kemenkes, begitu juga dengan pengaturannya melalui Peraturan Menkes Nomor 19/2021.
Dia pun hanya terlibat dalam penentuan merek vaksin dan jumlah yang dialokasikan.
“Vaksin gotong royong ini pure business to business, jadi dikelola oleh BUMN, Bio Farma Group, dengan produsennya. Kami tidak terlibat, kemudian dijual juga oleh Bio Farma. Waktu itu keputusannya dikoordinasikan lewat kami. Kami hanya terlibat bahwa itu vaksinnya apa dan jumlahnya berapa banyak itu saja kami terlibat,” tuturnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh menanyakan, apakah vaksinasi berbayar ini dapat signifikan meningkatkan jumlah masyarakat yang vaksinasi. Padahal, keaduhan yang ditimbulkan luar biasa.
“Itu daya ungkitnya berapa pak? Apakah signifikan atau tidak? Ini kalau tidak signifikan, ramainya luar biasa, tapi ininya nggak jelas,” katanya menyela.