JAKARTA, iNews.id - Pembatasan usia kendaraan umum untuk mengendalikan polusi udara dinilai kurang tepat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya memperketat pengawasan kelayakan kendaraan umum.
"Pembatasan usia kendaraan umum saya tidak sepakat. Saya lebih sepakat pengawasan diperketat," ujar pengamat transportasi publik Azas Tigor Nainggolan dalam perbincangan di Radio MNC Trijaya Network, Rabu (7/8/2019).
Dia juga mengkritik kebijakan Pemprov DKI akan memperluas aturan ganjil genap kendaraan di Jakarta. Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat.
Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya menyediakan transportasi umum yang terintegrasi dengan nyaman jika ingin mengurangi kemacetan. Transportasi umum seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) dinilai belum terintegrasi maksimal sehingga masyarakat lebih memilih transportasi online.
"Pengalaman di India itu ketika angkutan umumnya bagus ojek onlinennya pelan-pelan hengkang kaki," ucapnya.