Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban pemerintah pusat dan daerah menggratiskan pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta.
Putusan tersebut mencakup pendidikan pada jenjang SD, SMP, serta madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.
"Tetapi yang jelas, Pemerintah DKI Jakarta memulai menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis," ucapnya.
Pramono berharap, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dapat mendukung perluasan program tersebut. Dia juga membuka peluang agar bantuan pendidikan gratis menjangkau lingkungan pondok pesantren.
"Mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mengalami apa mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen termasuk pondok pesantren," kata dia.