Untuk mewujudkannya, kata dia, pembangunan kota diarahkan pada isu-isu strategis, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis riset dan inovasi. Sejumlah program prioritas telah dijalankan, mulai dari bantuan sosial, pemerataan infrastruktur, perluasan akses informasi dan transportasi, hingga penguatan iklim investasi dan pelestarian kebudayaan.
Ke depan, Pramono mengatakan pembangunan Jakarta akan bertumpu pada pemanfaatan teknologi, prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, serta tata kelola yang adaptif agar mampu bersaing di tingkat global.
"Saya meminta seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan upaya terbaik dalam merangkul seluruh elemen masyarakat, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan kota ini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan penandatanganan dokumen perjanjian ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pegawai. Harapannya, kinerja yang optimal dapat tercapai dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
"Kami perlu melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja agar para pejabat pimpinan tinggi berkomitmen bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta memahami secara utuh sasaran, tujuan, target, dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Chaidir.