Pramono menambahkan, penyelidikan proses pembelian lahan yang sempat bermasalah itu telah dihentikan KPK pada 2023. Maka dari itu, kini pihaknya siap memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk dibangun rumah sakit.
"Kenapa diberhentikan? Kalau dari NJOP yang ada, kalau dulu minus Rp191 miliar, sekarang sudah menjadi 1,4 triliun. Sehingga dengan demikian, hampir Rp700 miliar lebih tanahnya di sini mengalami kenaikan. Enggak mungkin dibatalkan," tuturnya.
Terkait anggaran pembangunan rumah sakit, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki alternatif menggunakan skema creative financing. Dia menyampaikan, pemerintah pusat juga akan memberikan suntikan dana pembangunan rumah sakit ini.
"Kalau kemudian, kemarin saya sudah bicara dengan Dirut Bank Jakarta, beliau menyampaikan, Kalau memang segera akan masuk Rp10 triliun dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan, maka itu bisa digunakan untuk membangun tempat ini," ujarnya.