Salah satu yang disinggung misalnya berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selama ini, kata dia, masih ada masyarakat yang awalnya mendapatkan fasilitas itu namun tiba-tiba banyak masyarakat yang tidak dapat.
Untuk mengurus KJP kembali, maka masyarakat harus menuju Rawabunga. Ia menilai proses itu memakan waktu dan menyulitkan warga.
“Kalau saya gubernur ini ngga boleh terjadi. Permasalahan Kartu Jakarta Pintar harus selesai di masing-masing kecamatan,” katanya.