Penumpukan sampah yang diperkirakan mencapai ribuan ton ini terjadi akibat kendala teknis pengangkutan sejak awal Maret 2026. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada daya beli masyarakat serta keberlangsungan usaha pedagang yang bergantung pada aktivitas pasar.
Dia menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur agar aktivitas ekonomi di pasar dapat kembali normal. Keberlanjutan ekonomi kerakyatan di kawasan tersebut sangat bergantung pada terciptanya lingkungan yang layak dan mendukung.
Selain penanganan darurat, dia juga mendorong kebijakan yang lebih sistematis agar persoalan serupa tidak berulang, termasuk penguatan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
“Betul, kami tawarkan beberapa penyelesaian. Solusi pertama penambahan armada, atau selanjutnya bisa dikelola oleh pihak ketiga. Target waktu tentunya secepat mungkin harus segera diputuskan oleh pemerintah daerah, supaya tidak terjadi masalah sama di kemudian hari,” katanya.
Penanganan yang cepat dan berkelanjutan diharapkan mampu memulihkan fungsi Pasar Induk Kramat Jati sebagai pusat distribusi pangan sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan di Jakarta.