JAKARTA, iNews.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Purwanto menilai, kebijakan ganjil-genap tidak tepat diterapkan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung di Ibu Kota. Menurut dia, kebijakan ganjil-genap bertentangan dengan upaya Pemprov DKI yang mencegah kerumunan warga di masa PSBB transisi fase I.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mengkaji ulang penerapan kebijakan ganjil-genap tersebut. Pasalnya, aturan itu akan mendorong para pekerja menggunakan transportasi umum yang lebih berisiko terhadap penularan corona.
"Peraturan ganjil-genap di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat karena itu akan menambah klaster," kata Purwanto saat dihubungi, Rabu (5/8/2020).
Anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra itu menilai kebijakan ganjil-genap belum mendesak untuk diterapkan lantaran belum dibukanya sekolah.
Dia pun menyoroti banyaknya klaster perkantoran setelah dilonggarkannya PSBB ke PSBB transisi fase I. Menurut dia, kebijakan ganjil-genap tidak akan cukup karena DKI tidak membatasi pergerakan orang di Jakarta.
"Perlu ada kebijakan baru oleh Pemprov dalam hal mencegah adanya klaster baru di perkantoran. Kalau memang harus kembali WFH tidak masalah diterapkan. Namun langkah dengan melakukan lockdown dalam hal pencegahan saya kurang setuju. Intinya lakukan pengawasan secara ketat," katanya.